Jogjakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Jogjakarta bersama ratusan mahasiswa Jogjakarta menggelar “Mimbar Kerakyatan’ dengan tema Menegaskan Kedaulatan Rakyat di Menara Coffe Jogjakarta, Rabu (20/12/2023).
Acara ini seperti biasanya merupakan kolaborasi bareng antara Sekretariat Nasional Kuning Ijo Biru (Seknas KIB) bersama BEM dari berbagai kampus di Jogjakarta antara lain BEM UGM, UMY, Unuversitas Veteran, Universitas Janabadra dll.
Hadir sebagai nara sumber seperti biasanya dari para aktivis yang malang melintang di Jakarta antara lain Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Saut Situmorang (aktivis anti korupsi/mantan pimpinan KPK RI), Habil Marati (Koordinator Seknas KIB) dan bintangnya forum yang di kenal sebagai ‘No Rocky No Party’ Rocky Gerung.
Reffly Harun yang juga alumni Fakultas Hukum UGM mengatakan, kebebasan demokrasi yang makin tergerus akibat mudahnya rezim Jokowi penjarakan orang yang kritis.
“Jika rezim berganti semua produk hukum anti demokrasi seperti UU ITE, UU no 1/1946 harus di evaluasi total. Tentu bila Pasangan Anies- Muhaimin menang bisa melakukan hal ini karena rekam jejaknya yang panjang jadi aktivis demokrasi sejak mahasiswa”, tegas Refly di Jogjakarta, Rabu (20/12/2023).
Sementara di kesempatan yang sama, Saut Situmorang menegaskan, kemunduran pemberantasan korupsi mengakibat ekonomi jadi merosot tajam karena kehilangan kepercayaan investasi.
Indeks persepsi korupsi yang buruk harus ada solusi fundamentel menyeluruh berupa pergantian ke suatu rezim yang pro pemberantasan korupsi. Bagi Saut Situmorang hanya paslon AMIN (Anies-Muhaimin) yang bisa lakukan pemberantasan korupsi yang komfrehensif, sebutnya.
Selain itu Habil Marati Koordinator Seknas KIB mengatakan, kerusakan tata bernegara manakala saat terjadi amandemen di MPR RI di awal reformasi yang ugal-ugalan tanpa persetujuan rakyat melalui referendum
Padahal Fungsi DPR/MPR RI kata Habil, sebelum amandemen UUD 45 pada tahun 2002 sudah bagus yakni mengangkat dan melantik Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN dan membuat UU.
“Akibat amandemen ugal-ugalan ini negara menjadi liberalistik dan kapitalistik, akibatnya sumber daya alam (SDA) di kuasai para Oligarki. Biaya politikpun makin mahal, pemilu 2024 yang habiskan 67 Triliun sangat tidak korelatif dengan kebutuhan rakyat. Jika AMIN menang maka tugas utamanya harus wujudkan kembali tata kelola bernegara sesuai UUD 45”, pungkas tegas ex. Punggawa Fraksi PPP di DPR RI ini.
Hal senada di ungkap Rocky Gerung. Diab menyatakan, Jokowi tidak melanggar konstitusi tapi melanggar UU Perlindungan Anak karena memaksaan Putranya untuk jadi Cawapres. Lebih buruknya lagi adalah memanipulasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebsgai prosedural hukum untuk melolosan Gibran Rakabumi jadi Cawapres.
“Di mata internasional, Jokowi sudah dianggap Otoriterian bahkan semua produk politik dan ekonominya hanya memenuhi kepentingan Oligarki semata”, tegas Rocky
Rocky Gerung mengajak Mahasiswa untuk tidak lagi jatuh dalam cengkraman rezim Jokowi dengan tidak mendukung pelanjut Jokowi.
Nampak hadir pula di lokasi acara eksponen tetap Seknas KIB yang memulai keliling dari Demak dan Solo antara lain Prof Anwar Sanusi, Yasin Kara Andrianto Andri dll.
