gpnindonesia.com, TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun 2025.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya capaian Universal Health Coverage (UHC) JKN yang dinilai masih belum memenuhi target nasional. Selain itu, DPRD juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dianggap belum sepenuhnya mendukung pemerataan konektivitas antarwilayah.
Tak hanya itu, persoalan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu turut menjadi pembahasan. DPRD menilai para tenaga pendidik tersebut masih belum memperoleh penghasilan yang layak sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan yang diberikan. Menurutnya, rekomendasi itu akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.
“Rekomendasi dari DPRD akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah agar program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Baharudin juga menyampaikan bahwa selama tahun 2025 Pemkab Tulungagung berhasil mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya yakni perolehan nilai indeks sebesar 3,69 yang masuk kategori tinggi.
Selain itu, Pemkab Tulungagung juga meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai daerah inovatif. Di bidang digitalisasi, pemerintah daerah turut menerima penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2025 serta mempertahankan predikat bintang lima selama empat tahun berturut-turut.
“Atas capaian tersebut kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Meski demikian, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa berbagai catatan dan rekomendasi DPRD tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya memastikan seluruh rekomendasi akan dibahas bersama OPD terkait untuk ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. red-adm
