Jakarta – Isu keretakan hubungan antara Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mencuat ke publik beberapa pekan terakhir ⁰
Gelagat ini terendus sejumlah anggota Komisi I DPR. Mereka melihat jika ada Jenderal Andika dalam sebuah acara, di situ pasti tak ada Jenderal Dudung. Begitu sebaliknya.
saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pekan lalu, Andika datang bersama jajarannya, namun Dudung tak hadir. Dudung mengaku sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Terbaru dalam upacara pengukuhan Komponen Cadangan (Komcad) 2022, Andika yang absen. Sementara Dudung hadir.
Kabar ketidakharmonisan di duga pasal anak Dudung yang gagal mengikuti seleksi Akmil (Akademi Militer). Namun, Andika menepis isu tersebut. Menurutnya, anak Duduk telah tergabung dalam Akmil.
Menanggapi hal ini, Verry Achmad Ketua Umum Dewan Pmpinan Pusat Gerakan Pemuda Nusantara (DPP GPN) menyayangkan sikap KASAD yang di duga punya motif pribadi yang menganggu soliditas TNI.
“Sangat kami sayangkan sikap KASAD Jenderal Dudung yang di duga punya motif pribadi yang mengganggu soliditas TNI. Ini sangat tidak baik bagi roda komando TNI jika ada pembangkangan Jenderal Dudung pada Jenderal Andika selaku Panglima TNI”, ujar Verry di Jakarta, Sabtu (10/9/2022).
Menurut Verry, Dudung yang terkenal bersikap kontroversi selama ini dari rekam jejaknya sejak jadi Pangdam Jaya, menyerang orang dan atau lembaga negara lain seperti menyerang balik anggota DPR RI yang jadi mitra kerjanya di Komisi I membuat situasi tambah runyam dan rakyat makin percaya bahwa TNI sedang tidak solid di internal akibat pembangkangan Dudung dengan di duga punya motif pribadi anaknya di Akmil.
“Kami di GPN pada Kamis pekan depan 15 September 2022 berencana akan menyampaikan langsung aspirasi ke Istana Merdeka meminta Presiden Jokowi segera mencopot KASAD karena sudah tidak taat hirarki kepemimpinan TNI dan sekalian menyambangi Komisi I DPR agar mendesak hal sama soal pencopotan KASAD agar jadi jadi sikap resmi komisi I”,pungkas Verry yang juga salah satu unsur Ketua DPP DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
