KEDIRI – GPN Indonesia.comSeputar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabuapten Kediri, nampaknya sangat layak untuk dipublikasikan lebih lanjut.
Sebab, dalam prosesnya diduga hanya menjadi ajang pungli alias pungutan liar oleh oknum panitia atau kelompok masyarakat (pokmas) yang ditunjuk sebagai pelaksana program PTSL.
Berdasarkan data serta informasi yang dihimpun, pada tahun 2024 ada 57 Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan program PTSL. Adapun jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yaitu 56.184 bidang dan Peta Bidang Tanah (PBT) seluar 12.491 hektar.
Tetapi, sangat miris sekali panitia atau masing-masing perangkat Desa yang mendapat program PTSL tersebut diduga secara kompak mematok biaya sebesar Rp. 600 ribu, bahkan ada yang tembus angka Rp.750 ribu per bidang atau pemohon.
Padahal, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Persiapan Pendaftaran Tanah, untuk Region V kategori Jawa dan Bali Sebesar Rp. 150.000.
Ironisnya, pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Kediri terkesan bungkam dan menolak diwawancara terkait adanya penetapan biaya yang disinyalir jelas tak sesuai SKB 3 Menteri itu.
Berulangkali wartawan media ini konfirmasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, La Ode Asrafil, S.H., M.H, selalu beralasan tidak ada ditempat dan belum bisa ditemui.
” Bapak sedang ada dinas luar, Bapak belum bisa ditemui, karena masih ada rapat,” kalimat- kalimat seperti itu yang kerap dilontarkan seorang petugas yang berjaga di pos pintu masuk kantor BPN Kabupaten Kediri, kepada wartawan yang hendak wawancara seputar proses pelaksanaan PTSL berikut biaya pengurusannya.
Tak sampai disitu, saat dihubungi via sambungan seluler dan WhatsApp, Sabtu (01/06/2024) juga tak direspon. Padahal terlihat centang dua berwana biru yang menandakan sudah terbaca.
Sekadar diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program PTSL 2024 di Kabupaten Kediri, totalnya hampir Rp 15 miliar. Rinciannya, anggaran yang bersumber dari APBN berkisar Rp 9,9 miliar dan APBD sebesar Rp. 5 Milar.(Wan)