Jakarta- Gerakan Ganyang Koruptor ( Gagak) Kembali Mendatangi KPK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turun dan memeriksa Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan Iskandar SE dalam kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol dan dugaan penyelewengan pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditaksir merugikan negara Rp 10 miliar lebih.
Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada 20/4/2022 .
Dalam orasinya, koordinator aksi Imam Abdullah menyampaikan bahwa dugaan keterlibatan Bupati Iskandar dalam kasus korupsi ganti rugi jalan tol dan dugaan penyelewengan belanja daerah tahun anggaran 2020 tidak boleh dibiarkan dan harus diungkap sampai tuntas.
Begitu Juga dengan Dugaan Korupsi anggaran btt tahun 2020, gagak juga mendesak KPK memeriksa kepala dinas sosial Kab.OKI
Seperti diketahui, pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI menganggarkan BTT terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp174.354.634.964, dan telah direalisasikan s.d tanggal 30 November 2020 sebesar Rp97.820.039.320, atau 52,46% dari anggaran.
Jangan Sampai Iskandar sebagai Bupati OKI merasa kebal hukum sementara kami banyak menerima laporan masyarakat terkait banyaknya permasalahan dikabupaten OKI tersebut ucap Imam .
Imam juga meminta KPK tidak tebang pilih dalam memproses hukum dan segera turun ke kabupaten OKI .
“Terus kapan KPK turun ke Kabupaten oki usut dugaan korupsi yang diduga banyak melibatkan para pejabat disana ?,” ungkapnya.
“Selama terduga koruptor belum dijerat hukum maka dipastikan kami sebagai aktivis anti korupsi akan terus melakukan aksi depan KPK,” tambahnya.
Selain itu, imam juga menduga bahwa harta kekayaan Iskandar SE sebagai bupati tidak sesuai dengan LHKPN yang diserahkan ke KPK.
“KPK harus melakukan audit harta kekayaan Iskandar sebagai bupati OKI karena ada dugaan kakayaan yang didapat tidak sesuai dengan LHKPN di KPK,” ujarnya.
“Sebagai lembaga anti rasuah yang terus kami percaya maka KPK harus segera turun dan bersihkan OKI dari kasus korupsi,” tutup Imam .
