Jakarta – “Kami merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan serta mendorong agar Panja Investasi GoTo dapat betul-betul menjadi jembatan aspirasi yang memenuhi harapan publik secara luas”, ujar Achmad Al Afgani juru bicara Komite Independen Penggerak Panja Rakyat (KIPPR) dalam keteranganya pada redaksi di Jakarta, Ahad (3/7/2022).
Seperti di ketahui, KIPPR berencana menyelenggarakan Forum Panja Rakyat Menggugat Investasi GoTo sebagai upaya menjawab kegelisahan publik. KIPPR menilai, Panja Investasi bentukan DPR telah gagal memenuhi harapan publik. Demikian juga dengan Kementerian BUMN yang kurang tanggap membaca kondisi pada Selasa 5 Juli 2022 mendatang di Gado-Gado Boplo pukul 13.00 WIB
Beberapa nama yang akan dihadirkan dalam kegiatan Panja Rakyat seperti, Yanuar Rizky (Ekonom), Agustinus Edy (Jurnalis), Piter Abdullah Redjalam (Ekonom), David Fernando Audy (Operating Partner East Ventures). Diketahui sebelumnya, nama Yanuar Rizky dan Agustinus Edy merupakan dua orang yang sangat intens dalam menyuarakan investasi Telkom ke GoTo. Sementara yang akan bertindak selaku pengarah forum ialah Salamudin Daeng (Peneliti AEPI).
Komite Independen Penggerak Panja Rakyat (KIPPR) menginginkan adanya keterbukaan dan kebenaran terkait investasi dana BUMN ke Gojek dan Tokopedia. Dibentuknya Panja (panitia kerja) Investasi BUMN oleh DPR RI sebagai cara mendalami investasi Telkom ke GoTo (Gojek Tokopedia) serta upaya untuk mendalami proses investasi dan pendalaman terkait mekanisme dan kerjasama Telkom dengan GoTo yang belum lama ini dilakukan, masih menyisakan beberapa persoalan.
KIPPR merasa perlu membentuk Panja Rakyat untuk dapat membuka luas seluruh informasi yang seharusnya dapat diterima dan menjadi hak masyarakat secara luas dengan menghadirkan kembali seluruh Narasumber yang telah diundang di Panja DPR saat dilakukan rapat Panja secara tertutup.
Beberapa waktu lalu, Panja DPR mengundang mereka dan dua narasumber lain diatas untuk menyampaikan hal-hal terkait investasi GoTo. Sayang, DPR kemudian memutuskan agar rapat Panja digelar tertutup dan seperti yang diduga banyak pihak, publik dirugikan.
KIPPR menilai, Panja Investasi GoTo seperti gamang dan ‘masuk angin’ . Dari sisi keterbukaan informasi, agenda Rapat Panja Investasi yang seharusnya menjadi ruang diskursus sekaligus penyelaras berbagai hal terkait proses investasi Telkom ke GoTo seperti kehilangan makna, karena Rapat Panja yang seharusnya dibuka luas bagi publik, malah diatur secara tertutup.
Menurut Achmad, yang nampak bagi kami justru, Juru Bicara Kementerian BUMN gagal dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat. Bahkan, dalam beberapa hal menyangkut investasi Telkom ke GoTo, menjadi kontraproduktif.
“Publik yang seharusnya memperoleh banyak informasi dan kebenaran dibalik segala hal terkait investasi GoTo, malah kehilangan akses untuk memperoleh hal tersebut. Sangat disayangkan. Disisi lain, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga seperti tidak ingin banyak menjawab tanda tanya publik terkait investasi PT Telkom ke GoTo yang belakangan seperti bola liar. Padahal, Kementerian BUMN selaku Lead Sector BUMN dan wakil pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih terbuka”, pungkasnya.
Adapun beberapa poin yang menjadi tuntutan Komite Independen Penggerak Panja Rakyat terkait rencana pembentukan Panja Rakyat antara lain.
Pertama, Rapat Panja Investasi GoTo DPR RI harus segera dihentikan karena tidak memenuhi azas keterbukaan informasi publik. Kedua, DPR RI harus segera membentuk panitia khusus(Pansus) Investasi GoTo untuk melakukan pendalaman serta penelusuran yang lebih dalam terkait investasi GoTo. Segera ambil alih peran Panja Investasi agar publik mendapat kebenaran informasi yang terang, seterang-terangnya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya yang prihatin terhadap situasi diatas untuk bergabung bersama PANJA RAKYAT MEGGUGAT INVESTASI GOTO Pada Selasa, 05 Juli 2022. Ayo Kita Satukan Barisan. Rakyat Bergerak Tolak Pembohongan”, pungkas Achmad.
