gpnindonesia.com, TULUNGAGUNG– Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Peristiwa ini dianggap mencoreng martabat masyarakat sekaligus menjadi indikasi adanya kerusakan birokrasi yang bersifat sistematis.Menanggapi hal tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung pada Kamis (23/4/2026).
Aksi ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal nilai kemanusiaan, keadilan, serta prinsip negara hukum.Ketua Cabang PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, menegaskan dukungan penuh terhadap KPK dalam upaya pemberantasan korupsi hingga tuntas. Ia juga menekankan pentingnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.Dalam aksi tersebut, PMII menyampaikan sembilan tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah mendesak DPRD agar bertanggung jawab dalam penetapan RAPBD supaya sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat, serta memperkuat fungsi pengawasan legislatif secara transparan dan berintegritas.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) dan dialog terbuka terhadap 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengklarifikasi kinerja dan akuntabilitas di hadapan publik. Evaluasi menyeluruh terhadap BKPSDM turut menjadi perhatian, termasuk tuntutan perlindungan dan kesejahteraan bagi ASN dari praktik intimidasi maupun jual beli jabatan.
Tak berhenti di situ, PMII juga menuntut audit independen ulang terhadap program pemerintah daerah yang bermasalah, permintaan maaf terbuka dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, serta penyediaan kanal pengaduan publik yang aman dan responsif. Transparansi anggaran berbasis prinsip open government pun diminta untuk segera direalisasikan maksimal dalam 14 hari sejak tuntutan diajukan.Aksi sempat memanas akibat ketegangan antara massa dan aparat, namun situasi akhirnya dapat dikendalikan dan tetap kondusif.
Beberapa anggota DPRD Tulungagung turun langsung menemui massa untuk menyerap aspirasi.Salah satu anggota DPRD Komisi D, Asrori, menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk penyimpangan tidak dibenarkan secara hukum dan berharap ke depan tata kelola pemerintahan di Tulungagung dapat menjadi lebih baik.Ia juga memastikan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai koridor hukum, sekaligus mengingatkan pihak eksekutif agar lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola anggaran.
Aspirasi mahasiswa, menurutnya, akan diteruskan kepada pimpinan dan dikawal agar kejadian serupa tidak terulang.Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Tulungagung, terutama setelah OTT KPK yang mengguncang kepercayaan masyarakat. red-Adm