gpnindonesia.com, Sorong – Suasana seminar nasional di Kota Sorong memanas ketika Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berhadapan langsung dengan Hasyim Sujono Djojohadikusumo yang juga adik Presiden Prabowo dalam perdebatan terbuka soal Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang nilainya disebut telah mencapai Rp200 triliun, Jumat (16/1/2026)
Awalnya dibalut pantun dan humor, dialog itu dengan cepat berubah menjadi adu argumen tajam.
Hasyim, selaku utusan khusus Presiden, menyoroti besarnya dana Otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade, namun dinilai belum memberikan hasil pembangunan yang sebanding bagi masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Elisa Kambu. Di hadapan peserta seminar, Elisa menolak keras narasi yang menyudutkan pemerintah daerah Papua secara kolektif.
“Jangan digeneralisasi, Jika aspirasi tidak dipenuhi mengenai penambahan otsus dan lain lain itu maka kita cari jalan masing masing,” tegas Elisa.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana Otsus, diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
Ketegangan semakin meningkat ketika Hasyim kembali menegaskan bahwa angka Rp200 triliun bukan jumlah kecil dan menuntut adanya evaluasi serius serta transparansi yang lebih terbuka. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola, bukan serangan personal terhadap kepala daerah.
Elisa tak tinggal diam. Ia balik menyoroti tekanan fiskal yang kini dihadapi Papua Barat Daya, termasuk anjloknya APBD dari Rp1,69 triliun pada 2025 menjadi Rp1,08 triliun pada 2026, serta pemangkasan anggaran infrastruktur yang dinilainya berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan dasar.
Meski tensi perdebatan tinggi, keduanya tetap mempertahankan forum dalam koridor formal. Pantun yang saling dilontarkan menjadi simbol adu pesan politik.
Satu pihak menuntut akuntabilitas dana raksasa, sementara pihak lain membela martabat dan kinerja pemerintah daerah Papua.
Di akhir forum, Hasyim menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dan kegelisahan daerah langsung kepada Presiden RI sebagai bahan evaluasi kebijakan lanjutan terkait Papua dan dana Otsus.
Perdebatan di Sorong ini kembali membuka luka lama soal efektivitas dana Otsus. Sejak digulirkan pada 2002, dana ratusan triliun rupiah tersebut terus menuai kritik, terutama karena dorongan audit menyeluruh dan evaluasi dampak riil bagi masyarakat Papua belum sepenuhnya terjawab. red-adm
