Jakarta – Ketua Departemen Komunikasi Dan Informasi PB Pemuda Muslimin Indonesia, Harda Belly mengapresiasi sikap tegas Ketua DPR Puan Maharani, yang bersikukuh ingin Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Pernyataan ibu Puan ini sudah tegas ingin Pemilu dilaksakan sesuai jadwal yang sudah disepakati pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu. Sikap tegas ibu Puan ini harus kita apresiasi dan kita dukung secara bersama-sama,” ujar Harda kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).
Menurut Harda, Puan patuh pada konstitusi, sehingga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P, itu tidak ingin ada penundaan Pemilu.
Harda juga meyakini Puan tidak mungkin bisa dipaksa oleh siapapun untuk menunda Pemilu. Selain tidak setuju penundaan Pemilu, Harda juga meyakini bahwa Puan tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, jika tujuannya hanya memperpanjang masa jabatan presiden.
“Di situ jiwa negarawan ibu Puan muncul. Beliau pasti menolak dilobi karena beliau tidak ingin melanggar konstitusi,” katanya.
Tak sampai di situ, Harda juga mengkritik para pengusul penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Harda, mereka telah menghianati amanat dan cita-cita reformasi.
“Mereka yang mengusulkan Pemilu itu ingin menciderai konstitusi dan amanat reformasi. Kita semua mestinya patuh dan tunduk aturan yang ada,” tukas Harda.
Wacana penundaan Pemilu 2024 selama 1-2 tahun muncul usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkannya. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada 12 Februari 2024.
Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto ikut dalam pusaran isu tersebut.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim masyarakat juga setuju jika pemilu 2024 ditunda. Dia menuturkan pihaknya menyerap aspirasi itu berdasarkan big data yang menganalisa 110 juta percakapan warga di media sosial.
