Kediri – KPU Kabupaten Kediri kembali menggelar Debat Publik Kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri. Kegiatan yang berlangsung pada kamis,(14/11) tersebut bertempat di SLG Convention Hall.
Debat terakhir yang diikuti kedua pasangan calon nomer urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, membahas tentang pemberantasan narkoba serta pengembangan desa.
Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim mengatakan jika debat publik calon bupati dan wakil bupati tersebut, untuk memperkuat pengenalan visi misi kedua paslon kepada masyarakat.
“Pada debat ini, ada satu pertanyaan tentang cara mengurangi kasus perluasan bahaya narkoba. Ini sebagai komitmen kami untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI tentang pemberantasan narkoba,” kata Nanang.
Nanang juga menghimbau agar masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang di Pilkada serentak 2024.
“Ingat jangan golput, dan yang perlu diingat, nanti setelah Pilkada 2024 selesai kita seluruh masyarakat tetap menjadi saudara. Jadi nanti saat pemilihan, perbedaan pilihan boleh-boleh saja, tetapi akhirnya kita harus mewujudkan perdamaian,” imbau Ketua KPU Kabupaten Kediri.
Debat Publik kedua ini selain pemaparan visi misi, kedua pasangan calon saling lempar pertanyaan, untuk mempertajam program kerja.
Seperti halnya Paslon nomer urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah yang mempertanyakan penanganan pemukiman kumuh. Paslon nomer urut 1 menganggap ada kegagalan pada program petahana sebelumnya.
“Masa kepemimpinan Bupati Hariyanti Sutrisno, jumlah perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Kediri hanya berada di 6 desa. Sementara pada tahun 2023, genap 3 tahun mas Dito menjabat jumlah perumahan dan pemukiman kumuh berada di 25 desa, sementara anggaran yang dikeluarkan sejumlah yang disampaikan tadi, berarti sampean gagal mengentaskan,” tanya Deni.
Hal itu pun dibantah oleh Paslon nomer urut 2 Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, bahwa pada masa jabatannya anggaran di refocusing pada penanganan covid-19.
“2020-2022 ada wabah covid, ini tidak menjadikan alasan, tapi selama wabah covid pak Deni, semua anggaran kita refocusing ke Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit. Maka tadi saya sampaikan, kalau hanya menggunakan APBD maka akan sangat berat sekali, perlu kerjasama dengan orang-orang filantropi dan CS dari swasta,” kata Dito.
Berbanding terbalik pasangan calon nomer urut 2 nomer urut 2 Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, yang mempertanyakan program dari paslon nomer urut 1 terkait program 30
“Bagaimana pelaksanaan atau petunjuk teknisnya, saya menghitung katakanlah 300 juta dikalikan 1.178 dusun kalau saya tidak salah itu kurang lebih 354 – 400 milyar anggaran yang harus dikeluarkan, uangnya dari mana bapak? Karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita saja itu 640 milyar, kalau bapak sudah menggunakan itu untuk program didusun, saya rasa baik, tapi itu sudah mengguna tiga perempat PAD,” ucap Dito.
Pasangan nomer urut 1 Deny Widyanarko dan Mudawamah menanggapi pertanyaan dari paslon nomer urut 1. Menurutnya programnya 300-500 juta perdusun tersebut bukan dalam belum uang.
“Jadi gini mas Dito, program itu tidak dalam bentuk dana atau uang, tapi dalam bentuk program pembangunan, program ini akan melibatkan warga dusun melalui rembug dusun sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Hasil rembug dusun akan diterukan ke OPD, program ini dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk kegiatan dan kebutuhan masyarakat, dapat bidang infrastruktur, pertanian,peternakan, umkm,sosial budaya agama. Dan itu program akan turun sesuai pengajuan masyarakat, sehingga program 300-500 ini dapat dianggarkan di semua dinas dan tidak mengganggu dana desa dan ADD,” jelas Deni.
Dalam debat publik terakhir ini, kedua pasangan calon mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya.(*)