Makasar – Ratusan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makasar, Sulawesi Selatan dari berbagai Fakultas menghadiri acara ‘Milenial Talk’ yang di gelar oleh koordinator komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (Korkom IMM) Unhas di Makasar, Kamis (8/12/2023).
Acara dengan tema ‘Menggagas Peran Pemuda memilih Presiden 2024’ di gelar kerja bareng Korkom IMM Unhas bersama Sekratariat Nasional Kuning Ijo Biru (Seknas KIB). Rangkaian acara serupa di gelar di kampus – kampus di berbagai wilayah indonesia dengan menghadirkan tokoh tokoh aktivis tingkat nasional antara lain mantan pimpinan KPK RI Saut Situmorang, Pengamat Politik Rocky Gerung, Geizs Chalifah, Koordinator Seknas KIB Habil Marati dll.
Habil Marati Koord Seknas KIB mengatakan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah puncak dari upaya rezim Jokowi yang ingin memperpanjang kekuasaannya.
“Ketika gagal di mulai dari usulan Presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Maka Gibran Rakabumi di susupkan agar dapat terus berkuasa. Ini harus di waspadai dari Capres dari produk cacat hukum dan dinasti hasil keputusan mahkamah keluarga (MK)”, ujar Habil di Makasar, Jumat (8/11/2023).
Mantan anggota fraksi PPP di DPR RI ini menegaskan, mahasiswa harus cermat melihat latar belakan Calon Presiden. Bisa di lihat di mana posisi Anies, Prabowo dan Ganjar saat perjuangan Reformasi tahun 1998. Jadi hal ini bisa sandingkan jangan hanya di bandingkan saja, ujarnya.
Selain kata Habil, membaca pernyataan presiden Jokowi soal pembangunan IKN bertujuan untuk pemerataan Ekonomi dan keadilan menunjukan Jokowi tidak memahami apa kaitannya Pemindahan IKN dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan.
Justru Semakin banyak dana ratusan triliun dari APBN yang di kucurkan kepada IKN menurutnya bertentangan dengan fungsi APBN itu sendiri sebagai fungsi stimulus pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.
Pemikiran Jokowi soal pembangunan IKN di Penajam Kalimantan Timur sebagai pemerataan pembangunan dan keadilan justru telah mengabaikan rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia sebab Daerah Propinsi lain juga akan berpikir untuk memperjuangkan pembangunan IKN di daerahnya agar tercipta pemerataan ekonomi dan rasa keadilan.
IKN bisa berpindah setiap tahun atau setiap 10 tahun karena ada tuntutan dari daerah atau propinsi lain. Apa benar Rakyat Kalimantan membutuhkan pembangunan IKN untuk mendapatkan Pemerataan Ekonomi dan pembangunan berkeadilan?
“IKN bukan untuk pemerataan Pembangunan dan pertumbuhan tapi sebagai pusat pemerintahan. Rakyat Kalimantan membutuhkan pengelolaan kekayaan alamnya berkeadilan, memunuhi hajat hidup mereka serta menjamin terlaksananya keadilan sosial”, seru habil.
Menurut Habil, ada kesalahan fatal Jokowi bila IKN jadi alasan pertumbuhan ekonomi, nanti daerah lain nuntut hal sama, minta di bangunkan IKN juga, ujarnya
Habil juga mengkritik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang retorikanya untuk pertumbuhan dan pemerataan daerah. Lantas bagaimana dengan daerah yang lebih tertinggal dari Penajam di Kalimantan. Justru yang ada kecumburuan manakala APBN mensubsidi IKN ratusan triliun rupiah.
“Pasangan capres Anies- Muhaimin (AMIN) akan membawa Indonesia mendapatkan masa depan yang lebih baik”, pungkasnya.
Hal serupa di sebut oleh mantan pimpinan KPK RISaut Situmorang. Dia menyatakan, rezim Jokowi memundurkan pemberantasan korupsi, bahkan KPK di jadikan bawahan Presiden.
Maka Mahasiswa harus pilih AMIN yang akan membawa KPK ke marwah sebagai lembaga Independen. “Saya yakin paslon AMIN miliki integritas dengan track record yang teruji”, tegas Saut.
Sementara itu aktivis nasional Geisz Chalifah mengatakan, track record atau latar belakang pemimpin melebihi dari gimick (permainan) pencitraan yang tidak mencerdaskan publik.
“Jika Mahasiswa kritis akan bisa peroleh informasi gimana Anies Baswedan miliki succes story dari karya membangun Jakarta”, ujar orang dekat Anies ini.
Sementara di kesempatan yang sama Rocky Gerung menegaskan, defisit demokrasi terjadi era Jokowi ketika otoriterisme mirip Orde Baru zaman Presiden Seoharto. Bahkan untuk berbeda pendapatpun harus di kriiminalisasi.
“Untuk itu latar belakang Capres harus jadi pencermatan , jangan pilih Capres dari bagian rezim Jokowi ini”, kata Rocky.
Rocky Gerung optimis jika mahasiswa sudah kembali pulih akan kawal proses pemilu yang jurdil.
“Saya yakini Pemilu akan berjalan tidak normal karena Jokowi ketakutan karena banyak proyek mercusuar yang terindikasi KKN. Ini harus ada perubahan”, pungkasnya.
Diskusi di lanjutkan tanya jawab yang kritis melibatkan peserta yang juga hadir di luar kampus Unhas. Tampak hadir dari KIB antara Yasin Kara, Sirojudin Wahab dan Andrianto Andri, dll.