Plt Bupati Tulungagung Minta OPD Susun Program Berbasis Kebutuhan Masyarakat

BERITA PEMERINTAHAN TULUNGAGUNG
Foto: Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyerahkan penghargaan SAKIP kepada perwakilan OPD di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

gpnindonesia.com, TULUNGAGUNG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki pola perencanaan program agar lebih inovatif, efektif, dan tepat sasaran. Penyusunan kegiatan maupun anggaran harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar mengulang program tahun sebelumnya.

Arahan tersebut disampaikan Ahmad Baharudin saat menghadiri penganugerahan penghargaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penghargaan SAKIP tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan rutin tahunan. Sebaliknya, hasil evaluasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

“Jadi, sudah waktunya kita untuk berubah lebih baik,” tegasnya di hadapan jajaran kepala OPD.

Ahmad Baharudin menjelaskan, setiap program pemerintah perlu diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan yang disusun benar-benar memberikan solusi, bukan hanya mengadopsi kembali pola perencanaan yang telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Perencanaan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Jadi, tidak hanya copy-paste perencanaan-perencanaan kegiatan,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap OPD mengedepankan inovasi sejak tahap perencanaan, sekaligus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga harus dilihat dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Inovasi harus tetap kita kedepankan, mulai dari perencanaan. Inovasi ini juga harus memperhatikan tujuan akhir, yaitu bagaimana dampak kegiatan yang sudah kita rencanakan dan anggarkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika regulasi. Untuk mendukung hal tersebut, sinergi dan kolaborasi ant perangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan program lebih terarah serta kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Melalui evaluasi implementasi SAKIP, Ahmad Baharudin berharap seluruh OPD dapat menjadikan hasil penilaian sebagai pijakan untuk memperbaiki kinerja dan memastikan setiap program yang direncanakan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Fokus kita adalah penyelesaian masalah yang ada di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya. Red-adm