Kediri – Pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden 2024 telah usai 14 Februari pekan lalu. Menurut hitung cepat yang di lakukan lembaga survei termasuk Litbang Kompas, PDIP unggul di ikuti secara berurutan yakni Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN dan Demokrat.
Sedangkan Pilpres di Menangkan Prabowo Gibran Rakabumi dengan 58 persen suara di tengah isu kecurangan Pemilu yang di ungkap sejumlah media investigasi termasuk majalah Tempo. Selain itu kelemahan mendasar KPU dengan sistem hitung berbasis IT dengan menggunakan SIREKAP bermasalah dan menjadi sumber kegaduhan karena data nya semrawut dan memberi peluang curang dengan modus pemindahan suara baik di internal antar caleg dan exsternal partai politik.
“Baik KPU maupun pun Bawaslu di semua tingkatan harus di pecat karena cacat moral dan etika sebagai penyelenggara pemilu. Kinerja nya kami nilai 0 dari 10. Sirekap bermasalah, PPK nya jual beli suara dll. Modus kecurangan lainnya akan kami bongkar dalam pemilu kali ini. Kami saat ini sedang membuka posko pengaduan masyarakat melalui kantor hukum Verry Achmad SH MH & Patner’s bersama Gerakan Pemuda Nusantara terutama di daerah pemilihan Jawa Timur VI (Kediri, Tulungagung, Blitar)”, ujar Verry Achmad Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) dalam keterangannya pada redaksi, Senin (19/2/2024).
Verry menegaskan, melalui nomor hotline 081335000045 masyarakat di persilahkan melaporkan semua dugaan kecurangan pemilu bersama bukti-bukti kecurangannya baik sebelum pemilu seperti politik bagi-bagi uang dan saat perhitungan suara berupa modus jual beli suara di PPK terutama di dapil Jawa Timur VI, ujar Verry yang juga caleg Partai Demokrat nomor urut 5 DPR RI ini.
“Siapapun yang curang kita akan sikat, kita perkarakan secara hukum dan kita permalukan secara sosial di tengah masyarakat. Mereka ini pelaku kejahatan luar biasa atas demokrasi yang merusak semua sendi kehidupan sosial dan kenegaraan. Mau kawan atau lawan jika curang akan sapu bersih”, pungkas Verry yang juga Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2022 – 2025.
